Sejumlah dokter magang membawa plakat sambil meneriakkan kecaman kepada Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat unjuk rasa di Seoul, Korea Selatan, Minggu (8/12/2024). Mereka menuntut pencopotan Yoon Suk Yeol dari jabatannya karena telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengeluarkan dekret darurat militer, walau dicabut beberapa jam kemudian. ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Spt.
Oposisi utama Partai Demokrat (DP) menyambut keputusan Majelis Nasional Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, setelah Yeon pengumuman darurat militer yang berlaku singkat pada 3 Desember.
Pemimpin fraksi DP Park Chan-dae dalam pernyataannya setelah pemungutan suara Majelis Nasional, Sabtu, menyebut pemakzulan Yoon sebagai “kemenangan rakyat”.
“Kita meraih kemenangan bersejarah bagi demokrasi karena semua pihak yang berkumpul di depan Majelis Nasional dan dengan penuh semangat menyerukan perlindungan Konstitusi dan demokrasi,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemakzulan Yoon hanya merupakan langkah pertama menuju penyelesaian dampak pengumuman darurat militer.
Park pun berjanji untuk mendorong penyelidikan menyeluruh terhadap Yoon dan “kaki tangan pemberontakan” lainnya.
Ia juga mengatakan DP akan melakukan segala upaya untuk segera membentuk penasihat khusus guna menyelidiki Yoon.
Pada Sabtu, Majelis Nasional melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon.
Mosi pemakzulan terhadap Yoon disahkan dengan 204 suara dukungan, sementara 85 suara menentang, tiga abstain, dan delapan suara tidak sah.
Yoon akan diberhentikan sementara dari tugasnya segera setelah mosi pemakzulan disampaikan ke kantor presiden, sementara Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai penjabat presiden.
Unjuk rasa
Sebelumnya pada Sabtu, ratusan ribu warga Korea Selatan menggelar unjuk rasa nasional untuk menuntut pemakzulan Presiden Yoon terkait pemberlakuan darurat militer.
Unjuk rasa tersebut bertepatan dengan jadwal pemungutan suara untuk mosi kedua pemakzulan terhadap Yoon di Majelis Nasional.
Protes diadakan di kota-kota besar. Para demonstran menyerukan pengunduran diri Yoon segera dan mendesak anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, untuk mendukung mosi pemakzulan.
Di Ibu Kota Seoul, puluhan ribu orang dari berbagai generasi memadati jalan di depan Majelis Nasional.
Menurut perkiraan polisi setempat, sekitar 145.000 orang mengikuti unjuk rasa tersebut hingga pukul 15.30, sementara penyelenggara mengeklaim jumlah peserta mencapai satu juta orang.
Di Gwangju, koalisi yang terdiri dari 145 kelompok masyarakat mengadakan rapat umum di pusat kota untuk mendukung mosi pemakzulan, diikuti dengan pawai di sepanjang Jalan Geumnam.
Demonstrasi serupa juga diadakan di basis konservatif tradisional, termasuk di Busan, Daegu, dan provinsi Gyeongsang Selatan dan Utara.
Unjuk rasa pun diadakan di Jeju, Incheon, Daejeon, dan di seluruh provinsi Chungcheong Utara dan Selatan, yang menegaskan skala ketidakpuasan nasional.