Prabowo Pantau Ketat Situasi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Prabowo Pantau Ketat Situasi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional terkait musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sum

“Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya ya,” ujar Prabowo ketika ditanya mengenai perkembangan penanganan bencana di tiga wilayah tersebut usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Saat ditanya lebih jauh mengenai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, Prabowo menegaskan bahwa pengiriman bantuan sudah dilakukan sejak awal kejadian. “Oh iya, sudah kita kirim terus-menerus,” katanya.

Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan intensif. “Kita monitor terus,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan duka pascabencana hidrometeorologi basah, yakni banjir bandang dan longsor, yang melanda tiga provinsi di Sumatera tersebut.

“Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

Chaos di Guinea-Bissau: Presiden Digulingkan, Militer Ambil Alih Kekuasaan!

Chaos di Guinea-Bissau: Presiden Digulingkan, Militer Ambil Alih Kekuasaan!

Kudeta Chaos di Guinea-Bissau (foto: Reuters)

Krisis politik kembali mengguncang Guinea-Bissau setelah sekelompok perwira militer mengumumkan, bahwa mereka telah merebut kekuasaan pada Rabu 27 November 2025, hanya sehari sebelum hasil pemilihan presiden yang sengit dijadwalkan diumumkan.

Juru bicara kelompok tersebut, Diniz N’Tchama, mengatakan bahwa militer telah menggulingkan Presiden Umaro Sissoco Embalo, menangguhkan proses pemilu, menutup seluruh perbatasan, dan memberlakukan jam malam di seluruh negeri.

Tak lama setelah pengumuman itu, Embalo mengatakan bahwa ia telah “digulingkan” dari kekuasaannya. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi apakah ia telah ditahan. Dua sumber keamanan mengungkapkan kepada Reuters, bahwa Embalo berada di kantor Kepala Staf Angkatan Darat.

Para perwira yang memimpin kudeta menyebut bahwa mereka telah membentuk entitas bernama “Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban”, yang akan memerintah negara Afrika Barat tersebut sampai waktu yang belum ditentukan.

Belum ada kepastian apakah para pelaku kudeta telah menguasai seluruh wilayah atau memperoleh dukungan penuh dari angkatan bersenjata Guinea-Bissau yang selama ini dikenal terpecah belah.

Gunung di Ethiopia Meletus untuk Pertama Kalinya Setelah 12 Ribu Tahun

Gunung di Ethiopia Meletus untuk Pertama Kalinya Setelah 12 Ribu Tahun

Gunung di Ethiopia Meletus untuk Pertama Kalinya Setelah 12 Ribu Tahun (Afar Government Communication via AP)

 Gunung berapi di Ethiopia meletus untuk pertama kalinya dalam hampir 12 ribu tahun. Gunung Hayli Gubbi menyemburkan asap tebal hingga ketinggan 14 km, melintasi Laut Merah menuju Yaman dan Oman.

1. Gunung Meletus Setelah 12 Ribu Tahun

Gunung Hayli Gubbi terletak di wilayah Afar, Ethiopia, sekitar 800 km di timur laut Addis Ababa, dekat perbatasan Eritrea. Gunung tersebut meletus pada Minggu (23/11/2025), selama beberapa jam.

Seorang pejabat setempat, Mohammed Seid, mengatakan tidak ada korban jiwa, tetapi letusan tersebut dapat berdampak ekonomi bagi komunitas peternak setempat.

Seid mengatakan tidak ada catatan letusan gunung berapi Hayli Gubbi sebelumnya. Ia mengkhawatirkan mata pencaharian penduduk.

Meskipun sejauh ini tidak ada korban jiwa dan ternak yang hilang, banyak desa tertutup abu dan akibatnya ternak mereka kekurangan makanan,” ujarnya melansir AP News, Senin (24/11/2025).

Gunung berapi tersebut, yang menjulang setinggi sekitar 500 meter, terletak di Lembah Rift, zona aktivitas geologis intens tempat dua lempeng tektonik bertemu

Awan abu dari gunung berapi tersebut melayang di atas Yaman, Oman, India, dan Pakistan utara, kata VAAC.

Wilayah Afar rawan gempa bumi. Seorang penduduk, Ahmed Abdela, mengaku mendengar suara keras dan apa yang ia gambarkan sebagai gelombang kejut. 

“Rasanya seperti bom tiba-tiba dilempar bersama asap dan abu,” katanya.

Krisis Iklim Global, DPD RI Kampanye saat Green Democracy di Hari Pers Nasional 2026

Krisis Iklim Global, DPD RI Kampanye saat Green Democracy di Hari Pers Nasional 2026

DPD RI Kampanye saat Green Democracy di Hari Pers Nasional 2026

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merespons krisis iklim global lewat kampanye green democracy di Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamudin saat bertemu dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di kompleks parlemen, Jakarta. Sultan menjelaskan bahwa green democracy adalah sebuah paradigma pembangunan baru untuk mengatasi krisis iklim global.

“Ini adalah konsep politik yang berupaya agar setiap kebijakan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang,” kata Sultan, Sabtu (22/11/2025).

Sultan didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, sementara Munir hadir bersama sejumlah pengurus inti PWI. Dalam kesemlatan itu, Sultan menekankan bahwa isu perubahan iklim dan green democracy sangat relevan dengan kebijakan pembangunan pemerintah.

“Jika PWI fokus pada isu ini maka akan banyak generasi muda yang tertarik berkontribusi,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, DPD RI akan berkontribusi langsung pada rangkaian acara HPN 2026 di Banten.

Selidiki Korupsi Layanan Ibadah Haji, KPK Soroti Perbedaan Harga antara Indonesia dan Negara Lain

Selidiki Korupsi Layanan Ibadah Haji, KPK Soroti Perbedaan Harga antara Indonesia dan Negara Lain

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait layanan ibadah haji di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). KPK menyoroti tingginya harga layanan haji yang dibayarkan Indonesia dibandingkan negara lain.

“Jemaah haji dari Indonesia ada, Singapura ada, Malaysia ada, Jepang ada. Hampir satu hamparan dengan kita. Harganya beda, silakan dicek,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (20/11/2025).

“Di Indonesia berapa puluh juta, eh berapa ratus juta. Di Singapura berapa puluh juta, di Malaysia berapa puluh juta. Silakan teman-teman bandingkan,” lanjutnya.

Menurut Asep, setiap negara mengajukan penawaran untuk mendapatkan layanan terbaik bagi jemaah, mulai dari penginapan, katering hingga transportasi. Namun harga yang lebih mahal dinilai tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima jemaah Indonesia.

“Masing-masing negara nawar, bidding di sana. Makin dekat ke Masjidil Haram makin mahal. Pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Itu yang sedang kita dalami,” ungkapnya.

Kongres AS Setujui RUU untuk Rilis Berkas Epstein

Kongres AS Setujui RUU untuk Rilis Berkas Epstein

Jeffrey Epstein meninggal di selnya pada 2019 setelah didakwa atas kasus kejahatan seks.

Kedua majelis Kongres Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memerintahkan Departemen Kehakiman agar merilis berkas-berkas terkait pemodal pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan suara bulat menyetujui langkah tersebut dengan perolehan suara 427-1, sementara Senat mempercepatnya tanpa pemungutan suara resmi.

Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengubah pendiriannya dan mendesak Kongres untuk memberikan suara guna mengungkap dokumen-dokumen tersebut, menyusul penolakan publik dari banyak pendukungnya.

Pekan lalu, Trump dan hubungannya dengan Epstein kembali menjadi berita utama setelah lebih dari 20.000 halaman dokumen—beberapa di antaranya menyebutkan nama sang presiden—diungkap ke publik. Gedung Putih membantah melakukan kesalahan apa pun.

Perubahan sikap Trump, dari menyerang mereka yang berada di Capitol Hill yang menginginkan dokumen tersebut dirilis menjadi mengatakan bahwa “tidak ada yang disembunyikan”, mengejutkan beberapa pihak di Washington.

Pimpinan Kongres dari Partai Republik terkejut setelah menyelaraskan pesan mereka dengan presiden selama beberapa minggu terakhir dan menentang rilis tersebut. Ketua DPR Mike Johnson berulang kali menyebut desakan untuk merilis dokumen Epstein sebagai “tipuan Demokrat”.

RUU tersebut diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai Senat AS. Namun, setelah pemungutan suara di DPR pada sore hari, tenggat waktu dengan cepat dipercepat.

Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata

Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata

Demo buruh di Monas

Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta akan melakukan aksi demo di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2025). 

Untuk mengamankan aksi tersebut, sebanyak 1.963 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa personel yang diterjunkan di lapangan tidak dibekali senjata api. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta aksi.

“Anggota kami tidak membawa senjata api. Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional. Kami ingin seluruh proses berjalan aman, tertib, dan saling menghormati,” kata Susatyo, Senin (17/11/2025).

Ia mengimbau para orator untuk tetap bijak dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu ketegangan antar peserta aksi.

“Saya berharap para orator dapat menjaga suasana tetap kondusif. Jangan memprovokasi massa, karena aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara-cara yang damai dan teratur,” ujarnya.

Ketika Prabowo Sopiri Raja Yordania Naik Buggy Car di Istana

Ketika Prabowo Sopiri Raja Yordania Naik Buggy Car di Istana

Presiden Prabowo Subianto sopiri Raja Yordania naik buggy car di Istana (Foto: Biro Pers Setpres)

 Presiden Prabowo Subianto menyopiri Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein saat menaiki buggy car di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Momen itu terjadi ketika keduanya menuju Istana Negara untuk menghadiri gala dinner, sesaat setelah Raja Yordania memberikan penghargaan tertinggi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jumat petang. 

Prabowo tampak bersikap santai sambil berbincang dengan Raja Abdullah II selama perjalanan. Buggy car tersebut diisi oleh empat orang. Selain Prabowo dan Raja Yordania, tampak putra semata wayang Presiden, Didit Hediprasetyo, dan Sekretaris Pribadi Presiden, Rizky Irmansyah, berada di bangku belakang.

Sementara satu buggy car lain mengikuti di belakang, berisi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Beberapa menteri yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Selain itu, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sesampainya di halaman samping Istana Negara, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II turun dari buggy car dan menaiki tangga istana untuk memulai jamuan makan malam, diikuti oleh menteri serta delegasi kedua negara.

Kas138

Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu

Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: X)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengirim surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog, secara resmi mendesaknya untuk “memberikan pengampunan penuh” kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan terkait tiga kasus terpisah. Persidangan terhadap kasus-kasus Netanyahu telah berlangsung selama lima tahun terakhir dan terus tertunda karena konflik.

Dalam surat tersebut, Trump menulis bahwa ia “sepenuhnya” menghormati independensi sistem peradilan Israel, tetapi meyakini Netanyahu menghadapi “penuntutan politik yang tidak beralasan.”

Kantor Herzog menyatakan bahwa ia sangat menghormati Trump, tetapi siapa pun yang mengajukan pengampunan harus mengajukan permohonan resmi.

Netanyahu kemudian berterima kasih kepada Trump atas “dukungan luar biasa” tersebut.

“Seperti biasa, Anda langsung ke intinya dan mengatakan apa adanya,” tulisnya di X, sebagaimana dilansir BBC. “Saya berharap dapat melanjutkan kemitraan kita untuk memperkuat keamanan dan memperluas perdamaian.”

Pada 2020, Netanyahu menjadi perdana menteri Israel pertama yang masih menjabat dan diadili.

Dalam kasus pertama, jaksa menuduh ia menerima hadiah—terutama cerutu dan sampanye—dari para pengusaha berpengaruh sebagai imbalan bantuan. Dalam kasus kedua, ia dituduh menawarkan bantuan untuk meningkatkan sirkulasi sebuah surat kabar Israel dengan imbalan liputan positif.

Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov

Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov

KPK Geledah Kantor Gubernur Riau

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan usai menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terbaru, penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau pada Senin (10/11/2025).

“Penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (11/11/2025).

Budi menyebut, dari kegiatan penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga terkait perkara yang sedang diusut.

“Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di antaranya yang terkait dengan dokumen anggaran Pemerintah Provinsi Riau,” ujarnya.

Selain menyita dokumen, KPK juga meminta keterangan tambahan dari Sekda Provinsi Riau dan Kepala Bagian Protokol.Menurut Budi, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya paksa untuk menemukan dan mengamankan barang bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).