Ketua MUI Cholil Nafis Jadi Korban Pemblokiran Rekening Dormant PPATK

Ketua MUI Cholil Nafis Jadi Korban Pemblokiran Rekening Dormant PPATK

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis/Foto: MUI

 Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menjadi korban pemblokiran rekening dormant (pasif) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Atas kejadian itu, ia menilai kebijakan tersebut sebagai aturan yang tidak bijak.

“Sedikit sih, nggak banyak, paling Rp 200–300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah, ini kebijakan yang tidak bijak,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI, Minggu (10/8/2025).

Cholil meminta agar pemerintah memikirkan dan mengkaji lebih dulu sebelum membuat suatu kebijakan.

“Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari Presiden terhadap kebijakan yang bikin gaduh,” ucapnya.

Pasca kejadian ini, ia meminta agar pemerintah bisa memilah pemblokiran rekening secara tepat sasaran. Sebab, pemblokiran rekening yang tidak tepat sasaran bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap anjuran pemerintah untuk ‘ayo menabung’ di perbankan.

Terbongkar! Peran 10 Pelaku Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil: Pemilik Bar hingga Mami

Terbongkar! Peran 10 Pelaku Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil: Pemilik Bar hingga Mami

Ilustrasi 

Polisi menangkap 10 orang dalam kasus eksploitasi anak berusia 15 tahun untuk menjadi pemandu lagu karaoke atau lady companion (LC) di sebuah bar di kawasan Jakarta Barat. Polisi menyebut, 10 pelaku itu memiliki peran masing-masing.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi merinci 10 pelaku yang diamankan yakni delapan orang wanita, TY alias BY, RH, VFO alias S, FW alias Mak C, EH alias mami E, NR alias mami R, SS dan OJN. Sementara pelaku lainnya masing-masing laki-laki RH dan satu orang anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Ade Ary menjelaskan, untuk pelaku TY dan RH berperan untuk menampung korban di sebuah apartemen. Sementara VFO alias S sebagai perantara perekrutan.

“FW alias Mak C, peran mami/marketing, EH alias Mami E, peran mami/marketing dan NR alias Mami R, peran mami/marketing,” kata Ade Ary, Sabtu (9/8/2025).

Kemudian, untuk pelaku SS merupakan accounting bar Starmoon dan pelaku RH orang yang merekrut korban. “Pelaku ABH berperan mengantar jemput korban. Sementara OJN, berperan sebagai pemilik bar Starmoon,” ujarnya.

nada4d

Pramono Perintahkan Dishub dan Satpol PP Tertibkan Pungli Pak Ogah di Trotoar Senayan

Pramono Perintahkan Dishub dan Satpol PP Tertibkan Pungli Pak Ogah di Trotoar Senayan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum “pak ogah”, di kawasan Senayan. 

“Yang jelas, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Saya akan segera meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk menertibkan, siapa pun itu. Seperti kejadian kemarin di Bundaran HI, ketika ada tukang parkir liar, langsung kami ambil tindakan cepat. Pokoknya tidak boleh terjadi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

nada4d

Hukum Tawan Karang, Aturan Kerajaan Bali yang Bikin Kolonial Belanda Murka

Hukum Tawan Karang, Aturan Kerajaan Bali yang Bikin Kolonial Belanda Murka

Illustrasi perang kerajaan

PASUKAN Belanda mencoba melakukan konfrontasi dan menuntut penghapusan hukum tawan karang. Hukum tawan karang adalah hak dari kerajaan-kerajaan di Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hukum ini juga menimpa kapal-kapal Belanda, sebagaimana terjadi pada tahun 1841 di pantai wilayah Badung.

Memang Raja-raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan tawan karang. Namun, perjanjian itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1844, di Pantai Prancak dan Sangsit, terjadi perampasan terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar.

Cekcok kemudian terjadi antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan Belanda. Raja-raja Bali, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia, dituntut untuk menghapuskan hak tawan karang tersebut.

Pada tahun 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum tawan karang yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, Belanda juga menuntut agar Raja Buleleng melaksanakan isi perjanjian yang dibuat pada tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang dirampas.

nada4d

Gubernur Pramono Pastikan Rekrutmen Damkar DKI Transparan dan Terbuka

Gubernur Pramono Pastikan Rekrutmen Damkar DKI Transparan dan Terbuka

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembukaan rekrutmen 1.000 personel juru padam baru selama tiga hari, mulai 12–14 Agustus 2025. Ia memastikan proses rekrutmen berlangsung terbuka dan transparan.

“Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan, kalau pendaftaran itu terbuka. Jakarta itu kota terbuka. Kecuali yang prestasinya, misalnya kalau nilainya sama, saya akan perintahkan ambil orang Jakarta,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

“Tadi saya sudah panggil Kepala Dinas Damkar, dan saya minta untuk dilakukan secara transparan,” tambahnya.

Pramono menegaskan rekrutmen juru padam ini dilakukan secara daring (online). Ia menjelaskan alasan hanya membuka 1.000 kuota juru padam lantaran menyesuaikan kemampuan APBD DKI Jakarta tahun 2025.

“Daftarnya online, di masing-masing kota. Ya, kebutuhannya sekarang ini kan kita juga melihat kemampuan APBD kita. Untuk bisa seribu saja itu sudah luar biasa, karena tahun ini selain seribu seratus untuk PPSU, ada seribu untuk Damkar,” ucapnya.

Sebagai informasi, rekrutmen juru padam 1.000 personel tersebut dibagi ke lima wilayah, yakni: Jakarta Barat 202 orang, Jakarta Pusat 187 orang, Jakarta Selatan 211 orang, Jakarta Timur 219 orang, dan Jakarta Utara 181 orang.

nada4d

Pertumbuhan Ekonomi RI Semester I-2025 Melambat ke 4,99%

Pertumbuhan Ekonomi RI Semester I-2025 Melambat ke 4,99%

Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat.

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif sepanjang semester I-2025 mencapai 4,99%. Angka ini menurun bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi semester I-2024 sebesar 5,03%.

Data ini diperoleh dengan menggabungkan pertumbuhan pada kuartal I dan kuartal II 2025, kemudian membandingkannya dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan, pertumbuhan kumulatif ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid di setiap kuartal.

Jadi, kalau melihat pertumbuhan tadi secara year-on-year 5,12%, kemudian quarter-to-quarter 4,04%, maka kumulatif ekonomi Indonesia pada semester I 2025 itu mencapai 4,99%,” ungkap Edy dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (5/8/2025).

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 sendiri tercatat sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 4,04% secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq).

link pragmatic

BRI Raih Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard 

BRI Raih Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard 

BRI Raih Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance / GCG). Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan prestisius sekaligus dalam ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024, yaitu sebagai TOP 5 Public Listed Companies (PLC) Indonesia dan ASEAN Asset Class PLC.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Corporate Governance Conference and Awards yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) dan Minority Shareholders Watch Group (MSWG) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (24/7).

ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan inisiatif regional yang memberikan penilaian independen terhadap implementasi tata kelola perusahaan publik di negara-negara ASEAN. Pada tahun ini, proses penilaian dilakukan terhadap 569 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar besar di kawasan ASEAN. Penilaian dilakukan secara ketat dengan metodologi terstandarisasi yang disepakati oleh seluruh regulator pasar modal di ASEAN.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai unggul dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta penerapan standar tata kelola yang tinggi. ACGS juga mendorong perusahaan untuk terus menyelaraskan kerangka kerja tata kelola dengan praktik terbaik di akui di level ASEAN.

slot online

BRI Konsisten Terapkan GCG dalam Bisnis Perusahaan

BRI Konsisten Terapkan GCG dalam Bisnis Perusahaan

BRI Konsisten Terapkan GCG dalam Bisnis Perusahaan

 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). 

Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan prestisius sekaligus dalam ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024, yaitu sebagai TOP 5 Public Listed Companies (PLC) Indonesia dan ASEAN Asset Class PLC.

Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan apresiasinya atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi BRI dalam menanamkan nilai-nilai GCG pada setiap proses bisnis perusahaan.

“BRI secara konsisten memastikan penerapan GCG yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh lini organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh Insan BRILian. Hal ini menjadi landasan penting bagi BRI untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta memperkuat kontribusi kami terhadap perekonomian nasional,” kata Solichin di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Solichin menambahkan bahwa BRI akan terus mengakselerasi penguatan tata kelola perusahaan sesuai standar (best practice) di tingkat nasional, regional maupun internasional. 

Dengan tata kelola yang kokoh, BRI berkomitmen untuk menjadi institusi keuangan yang andal, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

slot online server thailand

Indahmesin Hadirkan Mesin Retort Berkualitas Tinggi dengan Data Logger Sesuai Arahan BPOM

Indahmesin Hadirkan Mesin Retort Berkualitas Tinggi dengan Data Logger Sesuai Arahan BPOM

Mesin Retort – Alat Sterilisasi Makanan Kemasan Indah Mesin.

 Indahmesin terus berinovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi industri pangan di Indonesia. Dikenal sebagai penyedia mesin retort terkemuka, Indahmesin berkomitmen untuk mendukung berbagai sektor industri dalam menjaga kualitas dan keamanan produk mereka melalui teknologi sterilisasi yang canggih.

Mesin retort yang diproduksi oleh Indahmesin dirancang untuk menjawab kebutuhan industri pangan yang semakin meningkat, dengan memastikan produk tetap awet (memperpanjang masa simpan dalam suhu ruang/ tanpa freezer) dan aman tanpa mengorbankan nilai gizi dan rasa.

Mesin Retort Indahmesin: Solusi Teknologi Sterilisasi Terkini

Mesin retort Indahmesin dilengkapi dengan panel kontrol otomatis, memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan proses sterilisasi yang lebih efisien. Proses sterilisasi dilakukan dengan memanaskan produk pada suhu 121°C di dalam bejana tahan panas, dengan tekanan 10-30 psi.

Proses ini sangat efektif dalam memusnahkan bakteri patogen berbahaya seperti Clostridium Botulinum, E. Coli, serta bakteri pembusuk lainnya, sehingga produk pangan tetap steril dan aman dikonsumsi.

Tak hanya itu, mesin retort Indahmesin juga dilengkapi dengan data logger, yang memantau dan mencatat data secara otomatis selama proses sterilisasi.

slot online server thailand

Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?

Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?

Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?

 Pengawasan pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai semakin penting. Hal ini untuk memastikan keterlibatan industri dalam negeri secara nyata dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kepatuhan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perlu mendapat pengawasan agar tidak melanggar ketentuan TKDN dan tidak mengabaikan kewajiban untuk menggunakan produk dan jasa lokal dalam pengadaan barang dan jasa penunjang. 

“Maka untuk meningkatkan kepatuhan itu sejumlah pihak kini mendorong agar audit forensik investigatif agar dilakukan. Bukan audit biasa, tapi audit yang menyelam sampai dasar: menelusuri dokumen, transaksi, dan potensi konflik kepentingan yang mungkin tersembunyi di balik laporan pengadaan,” kata pengamat migas Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Andi menegaskan, sebagian masih menganggap TKDN hanya untuk memenuhi syarat administrasi. Padahal, di balik angka itu, ada misi besar membangun fondasi industri nasional, memperkuat invensi dan inovasi dalam negeri dan membuka lapangan kerja berbasis teknologi tinggi.

“Bayangkan jika setiap peralatan pengeboran, valve, pipa, dan software yang digunakan KKKS diproduksi oleh pabrik dan inovator Indonesia sendiri. Maka industri lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut bermain dalam panggung energi nasional,” katanya.

slot server thailand