MUI sebut usulan evaluasi pemilihan kepala daerah gagasan realistis

^{_{Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh (ANTARA/HO-MUI)}}

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menyambut baik usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan mencegah politik uang.

“Gagasan penyederhanaan sistem yang disampaikan Presiden Prabowo perlu diapresiasi dan direspon secara baik. Pertimbangannya sangat empiris dan realistis. Terlebih niatnya adalah upaya mewujudkan kemaslahatan substantif dan mencegah dampak buruk yang secara faktual terjadi dalam sistem politik yang berlaku selama ini,” ujar Niam di Jakarta, Sabtu.

“MUI juga pernah mengusulkan hal serupa dalam hasil Ijtima Ulama se-Indonesia,” tambahnya.

Dia menjelaskan dalam keputusan Ijtima Ulama tersebut dijabarkan, saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadah yang sangat besar seperti munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional.

Hal ini mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit, berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA (suku, agama, dan antargolongan) dan kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya politik uang.

“Berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan ini lebih maslahat,” ujarnya.

MUI dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat pada 2012, sebelumnya telah memutuskan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah termasuk proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk hirasah al-din dan siyasah al-dunya dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hasil lain, katanya, adalah pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya bisa dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat.

Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi sangat kuat.

Oleh karena itu, dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilihan kepala daerah menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Menurutnya, sebagaimana diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).